Peraturan Pemerintah
1. Nomor 54 Tahun 2003 Perubahan atas PP Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS
2. Nomor 9 Tahun 2003 Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNSD
3. Nomor 13 Tahun 2002 Perubahan atas PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
4. Nomor 12 Tahun 2002 Perubahan atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS
5. Nomor 11 Tahun 2002 Perubahan atas PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS
6. Nomor 5 Tahun 2001 Pemberhentian Pegawai Negeri dan Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri pada Bekas Propinsi Timor Timur
7. Nomor 101 Tahun 2000 Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
8. Nomor 100 Tahun 2000 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
9. Nomor 99 Tahun 2000 Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
10. Nomor 98 Tahun 2000 Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
11. Nomor 97 Tahun 2000 Formasi Pegawai Negeri Sipil
12. Nomor 96 Tahun 2000 Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
13. Nomor 29 Tahun 1997 Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap
14. Nomor 25 Tahun 1994 Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
15. Nomor 16 Tahun 1994 Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
16. Nomor 18 Tahun 1985 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
17. Nomor 30 Tahun 1980 Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
18. Nomor 3 Tahun 1980 Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
19. Nomor 32 Tahun 1979 Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
20. Nomor 15 Tahun 1979 Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
21. Nomor 10 Tahun 1979 Penilaian Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil
22. Nomor 23 Tahun 1977 Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya yang Telah Mencapai Usia 80 (Delapan Puluh) Tahun
23. Nomor 4 Tahun 1966 Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri
Instruksi Presiden
Keputusan Jaksa Agung
1 KEP-150/A/J.A/07/2011 Penetapan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Lampiran 1 | Lampiran 2 | Lampiran 3 | Lampiran 4 | Lampiran 5
2 KEP-326/A/J.A/09/2005 Pendelegasian Wewenang untuk dan Atas Nama Jaksa Agung Republik Indonesia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, Peberian Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa dan Benas Tugas Menjelang Pensiun Serta Daftar Usul Mutasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
3 KEP-X-271/C/11/2005 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III Tahun Anggaran 2005.
4 KEP-235/A/JA/06/2005 Kelompok Kerja Percepatan Pembaruan Kejaksaan Republik Indonesia.
5 KEP-X-230/C/10/2005 Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Jaksa.
6 KEP-506/A/J.A/08/2004 Pembentukan Panitia Penyaringan Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksan Republik Indonesia
7 KEP-017/A/J.A/01/2004 Majelis Kehormatan Jaksa Lampiran
8 KEP-558 /A/J.A/ 12/ 2003 Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor: KEP-225/A/J.A/05/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor: KEP-115/A/J.A/10/1999 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
9 KEP-367/A/J.A/08/2003 Kotak POS 4343 Jakarta Sebagai Sarana Akses Publik Kepada Kejaksaan RI Dengan Cara Menyampaikan Laporan Pengaduan Masyarkat
10 KEP-225 /A/J.A/ 05/ 2003 Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor : KEP-115/A/J.A/10/1999 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
11 KEP-145/A/J.A/02/2003 Pedoman Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
12 KEP-182 /A/J.A/ 03 /2002 Calon Peserta Seleksi Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Dip Tahun Anggaran 2002
Peraturan Lainnya